Abaikan Kasus Mahar Politik, Bawaslu Fokus Susun Khotbah Jumat - Koranmu Kalteng
GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Abaikan Kasus Mahar Politik, Bawaslu Fokus Susun Khotbah Jumat

Abaikan Kasus Mahar Politik, Bawaslu Fokus Susun Khotbah Jumat

RAKYATKU.COM - Niat Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk menyusun materi khotbah Jumat menuai pro kontra. Sebagian menilai lembaga itu sudah keluar dari tugas utama…

Abaikan Kasus Mahar Politik, Bawaslu Fokus Susun Khotbah Jumat

RAKYATKU.COM - Niat Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk menyusun materi khotbah Jumat menuai pro kontra. Sebagian menilai lembaga itu sudah keluar dari tugas utamanya.

Respons negatif itu muncul setelah Bawaslu terkesan mengabaikan kasus lebih besar yang menjadi tugas utamanya. Dugaan praktik mahar politik yang mencuat beberapa waktu belakangan ini, justru dihentikan. Alasannya, sulit menemukan bukti.

Padahal, mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti mengaku dimintai uang miliaran rupiah oleh Partai Gerindra untuk pencalonannya di Pilgub Jawa Timur. Bakal calon Wali Kota Cirebon Siswandi menyatakan telah ditodong Rp1,5 miliar untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bukan hanya itu, John Kr isli mengungkapkan dirinya dimintai mahar Rp1,4 miliar oleh Gerindra dan Rp1 miliar oleh PPP untuk maju ke pilkada Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kemudian, bakal calon Wakil Wali Kota Malang, Jawa Timur, Hadi Prajoko, mengatakan sudah menyerahkan uang ratusan juta rupiah kepada sejumlah pengurus dewan pimpinan cabang (DPC) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. Meski begitu, PKB urung mengusungnya.

Belum lagi soal dana yang mencapai Rp200 miliar hasil dari mahar politik para kandidat kepala daerah yang didukung Hanura pada Pilkada 2018. Perkara itu menjadi penyebab pecahnya Hanura karena dana tersebut disimpan sepihak oleh Oesman Sapta, ketua umum partai tersebut.

Dalam Pasal 47 UU itu disebutkan tiga bentuk sanksi. Pertama, jika terbukti dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, parpol yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Kedua, terkait dengan pembayaran mahar atau imbalan tersebut, KPU da pat membatalkan penetapan calon kepala daerah.

Ketiga, parpol atau gabungan parpol yang terbukti menerima imbalan atau mahar akan didenda 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. Semestinya para korban politik mahar berani melaporkan dan memberi keterangan atau kesaksian kepada Bawaslu. Mereka jangan cuma berkoar-koar di ruang publik, tapi bungkam ketika diminta kesaksian oleh Bawaslu.

Namun, Bawaslu RI rupanya lebih fokus menyusun materi khotbah menjelang masa kampanye Pilkada serentak 2018. Kegiatan itu melibatkan sejumlah tokoh agama.

Ketua Bawaslu RI, Abhan menjelaskan, penyusunan materi khotbah itu mendapat respons positif dari para tokoh agama. Rumusan materi khotbah itu akan mengandung ajakan untuk melawan politik uang serta politisasi lewat suku, ras, dan agama atau Sara.

Abhan menambahkan, Bawaslu juga menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam merumuskan kurikulum khotbah salat Jumat tersebut.

Sebelumnya, Komi sioner Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan tujuan perumusan materi khotbah ini untuk mencegah hal yang dialami saat pilkada DKI Jakarta 2017. Ia menuturkan, selama satu bulan kampanye, banyak khotbah berkaitan dengan Surat Al-Maidah ayat 51. Menurut dia, hal itu sebetulnya boleh saja disampaikan. "Tapi enggak setiap Jumat didengar. Biarkan pemilihan menjadi urusan pribadi," kata Rahmat.

Kendati begitu, Rahmat menegaskan, hal tersebut hanya bersifat seruan, bukan wajib. "Kami hanya buat materi, disebarkan ke NU, MUI, dan Muhammadiyah untuk disebarkan ke masjid-masjid agar kalau berkenan dipakai jika masuk kampanye," ucapnya.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas menilai Badan Pengawas Pemilu tak etis dan tak punya kapasitas dalam membuat materi khotbah pilkada 2018. Dia menyarankan Bawaslu mengkomunikasikan rencana itu ke sejumlah ormas keagamaan.

"Itu bukan kapasitas Bawaslu, tapi substansi pesannya itu perlu dik omunikasikan soal urgensi pemilu damai, bermartabat," kata Robikin dalam diskusi Setara Institute di AOne Hotel, Kamis (8/2/2018).

Robikin melihat bahwa upaya Bawaslu tersebut terkesan mengintervensi ruang keagamaan. Padahal, kata dia, hal teknis tersebut merupakan ranah para tokoh agama. Sehingga, dia khawatir adanya potensi resistansi jika Bawaslu ikut terlibat dalam mendetailkan materi khotbah.

Sumber: Google News | Koranmu Kalimantan Tengah

Tidak ada komentar